BANYAK KASUS MENGENDAP, WARGA KRITIK KINERJA INSTITUSI PENEGAK HUKUM

Minut, Tonseanews.id – Dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Ombusman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021) Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi) memberikan signal lampu hijau kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan kritikan dan masukan terhadap kinerja pemerintah.

Jokowi  juga meminta penyelenggara layanan publik untuk terus meningkatkan kinerja, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi.

“Para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi melalui tayangan
YouTube Ombudsman RI.

Ruang yang diberikan orang nomor satu di Indonesia ini sepertinya menjadi pematik bagi warga Sulut untuk menyampaikan uneg-uneg mereka terhadap kinerja institusi Kepolisian dan Kejaksaan Sulut yang dinilai banyak ‘kongkalikong’ dalam menyelesaikan berbagai perkara.

Seperti yang dilontarkan penulis senior Efraim Lengkong yang dikenal pemberani dalam mengkritik kinerja pemerintah lebih khusus kepolisian daerah dan kejaksaan, tanpa neko-neko langsung melontarkan kritikan pedas dengan menyebut kalau banyak kasus atau perkara yang ditangani oleh kedua institusi tersebut tidak tuntas.

“Coba lia dari sekian banyak kasus  yang dilaporkan di lingkup kepolisian daerah hanya sedikit yang naik ke Kejaksaan. Begitu pula dari sedikit yang dikirim ke kejaksaan, lebih sedikit yang di P21 dan disidangkan,” ujar Lengkong.

Lain lagi seperti apa yang diutarakan ketua LSM Granat Sulut, Pdt Billy Johanes. Menurutnya masyarakat harus lagi lebih berani dalam mencari keadilan di kepolisian dan kejaksaan dengan melaporkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji oleh oknum oknum penyidik kepada pimpinan tertinggi di institusi tersebut.

Alasannya, menurut Billy sapaan akrabnya, saat ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau banyak oknum-oknum penyidik yang diduga sering meminta upeti kepada korban.

“Tidak lagi ada alasan bila ada oknum oknum penyidik yang meminta minta uang kepada korban. Karena dengan dinaikan anggaran di Kepolisian , Kejaksaan dan Kehakiman dimana setiap kasus dianggarkan dana sebesar Rp14 juta sesuai dengan DIPA,” ungkap Billy. (*/red)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *