JG : Kita Mulai Bukan Dari 0 Tapi dari Mines

Airmadidi – Usai dilantik Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara (Minut) Jouna Ganda dan Kevin Lotulung terima “warisan” alias hadiah TGR dari badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan tahun 2020, semasa jabatan Bupati Vonny A Panambunan (VAP)

“Kami akan melakukan evaluasi sistem pemerintahan saat ini, saat ini kita dihadapkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana kita harus mengembalikan kepada negara sebesar 61 M dalam bentuk TGR.
Dan itu harus kami bereskan,” aku JG didampingi Wakil Bupati Kevin William Lotulong, usai dilantik dan mengikuti paripurna serah terima jabatan di Hotel Sutan Raja Jumat (26/2/2021).

Ganda dalam kesempatan jumpa pers mengatakan akan tetap menghadapi dan melakukan evaluasi, terkait persoalan warisan TGR tersebut harus dituntaskan.
“Kalau disclaimer maka alokasi anggaran pemerintah pusat kepada daerah akan berkurang. Oleh karena itu kami akan meminta bantuan kepada pemerintah Provinsi untuk bisa bersinergi dan membantu Kabupaten Minahasa Utara untuk memperbaiki apa yang sudah kita mulai saat ini.
Kita mulai bukan dari nol tapi dari mines,” ujarnya.

Lebih lanjut JG mengatakan tidak akan lari dari masalah atau membiarkan persoalan tersebut, walaupun kita sama sama ketahui utang tersebut merupakan utang peninggalan. “Jadi kita bukan mulai dari zero (0) tapi dari mines (-).
“Setiap pemerintahan harus bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Tapi karena roda pemerintahan tidak bisa dihentikan maka saya dan kevin berkomitmen akan tetap menghadapi dan menyelesaikan apa yang menjadi temuan BPK.

Metode penyelesainnya adalah meminta pertanggung jawaban dari yang melakukan pelanggaran. Bukan berarti apa yang mereka lakukan saya tidak mau urus atau ambil pusing. Karena proses pemerintahan akan terus tetap berjalan,” katanya.

“Dalam rencana perencanaan kita masukkan aspek pembangunan desa terpencil, seperti dalam visi dan misi kami. Dimana ada program-program untuk pembangunan desa untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur pedesaan untuk meningkatkan ekonomi pedasaan. Tetap akan prioritaskan itu mungkin di tahun 2 dan ke 3 pemerintahan kami,” kuncinya.

Di tempat terpisah pemerhati sejarah dan budaya Efraim lengkong saat dimintakan tanggapan seputar permasalahan dan tanggung jawab TGR 61 miliar kepada pewarta mengatakan bahwa oknum oknum yang terlibat dalam kasus TGR suka atau tidak suka harus bertanggung jawab atas temuan BPK ini demi mempertahankan budaya malu dan gengsi orang tonsea yang akhir akhir ini telah terjadi degradasi, ingat orang tonsea sangat melekat akan budaya malu dan gengsi kalau dulu dikenal dengan “mati karena malu” tegas lengkong. (*red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *